Bantuan Keuangan Desa diberikan pada desa-desa secara bertahap di wilayah Kabupaten/Kota yang tersebar dalam pemberian Bantuan Keuangan mengacu pada Peraturan perundangan yang berlaku. Anggaran belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diarahkan antara lain untuk pembangunan infrastruktur, agar diketahui besarnya dampak efisiensi pengelolaan anggaran belanja terhadap kesejahteraan.