-
Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Jalan POLI SPESIALIS ANAK - Periode Mei 2025
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Jalan POLI SPESIALIS GIGI...
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Kunjungan Pasien Poli Orthopedi - Periode Mei 2025
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Kunjungan Pasien POLI UROLOGI - Periode Mei 2025
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Jalan POLI SPESIALIS PENYAKIT DALAM...
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Rawat Jalan - Periode Mei 2025
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Kunjungan Pasien IGD - Periode Mei 2025
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Kunjungan Pasien - Periode Mei 2025
Institusi penerima wajib lapor (IPWL) baik puskesmas, klinik pratama, RSU atau RS khusus yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Konsep: Fasilitas Layanan Kesehatan -
Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Dalam Satu Tahun - Periode Desember 2024
Untuk Mengetahui Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan Dalam Satu Tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Konsep: - -
Nilai IKM Internal DPMPTSP - Periode Desember 2024
untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dan bertujuan untuk melakukan... -
Nilai Sakip DPMPTSP - Periode Desember 2024
Nilai Sakip Merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal... -
Nilai IKM - Periode Desember 2024
untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dan bertujuan untuk melakukan... -
Nilai Sakip DPMPTSP - Periode Desember 2023
Nilai Sakip Merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal... -
Jumlah NIB Perusahaan PMDN - Periode Mei 2025
Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran Konsep: Nomor Induk Berusaha (NIB) -
Jumlah NIB Perusahaan PMA - Periode Mei 2025
Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran Konsep: Nomor Induk Berusaha (NIB) -
Jumlah Potensi Investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (PMA) -...
Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik... -
Jumlah Potensi Investasi Sektor Pertahanan dan Keamanan (PMA) - Periode Mei 2025
Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik... -
Jumlah Potensi Investasi Sektor Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Sistem...
Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik...